Perjanjian Waitangi

Anda di sini

Ditandatangani pada tahun 1840, Perjanjian Waitangi adalah perjanjian antara Kerajaan Inggris dan suku Maori.

Pada masa-masa ini, ada sekitar 125.000 orang Maori dan sekitar 2.000 pemukim di Selandia Baru. Orang-orang yang menjadi pemburu anjing laut dan paus adalah pemukim Eropa pertama, diikuti oleh para misionaris. Pedagang juga datang untuk memperjualbelikan hasil bumi seperti rami dan kayu dari suku Maori yang ditukar dengan pakaian, senjata, dan barang-barang lain.

Karena semakin banyak imigran yang bermukim secara permanen di Selandia Baru, mereka tidak selalu adil jika berurusan dengan suku Maori dalam perkara lahan. Sejumlah kepala suku Maori mencari perlindungan dari William IV, Raja Inggris, dan pengakuan terhadap perdagangan khusus mereka, serta kontak misionaris dengan Inggris. Mereka mengkhawatirkan adanya pengambilalihan oleh negara-negara seperti Prancis dan ingin menghentikan cara-cara tak berhukum yang dilakukan oleh orang Inggris di negara mereka.

Perjanjian Waitangi dibuat dan ditandatangani

Seiring dengan semakin meningkatnya pemukiman Inggris, Pemerintah Inggris memutuskan untuk menegosiasikan kesepakatan resmi dengan para kepala suku Maori untuk menjadi Koloni Inggris. Sebuah kesepakatan dibuat dalam bahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Maori.

Perjanjian Waitangi ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1840 di Bay of Islands. Empat puluh tiga Kepala Suku Northland menandatangani kesepakatan tersebut pada hari itu. Lebih dari 500 Kepala Suku Maori menandatangani saat perjanjian itu dibawa ke seluruh negeri selama delapan bulan kemudian.

Pasal-pasal

Perjanjian mencantumkan tiga pasal:

  1. bahwa Ratu (atau Raja) Britania Raya memiliki hak untuk memerintah di Selandia Baru;
  2. bahwa para kepala suku Maori akan tetap memiliki tanah air dan kepemimpinan mereka, dan sepakat untuk menjual lahan mereka hanya kepada monarki Inggris; dan
  3. bahwa seluruh suku Maori memiliki hak yang sama sebagai warga negara Inggris.

Pasal kedua dan ketiga itulah yang mengakibatkan kontroversi selama bertahun-tahun, terutama karena masalah penerjemahan. Para pemegang tampuk pemerintahan selanjutnya percaya bahwa Perjanjian tersebut memungkinkan kedaulatan penuh atas suku Maori, termasuk lahan, dan sumber daya mereka. Akan tetapi, suku Maori percaya pasal-pasal itu hanya memberikan izin kepada pihak Inggris untuk menggunakan lahan mereka.

Konflik pun pecah

Perselisihan atas kepemilikan timbul, melibatkan serangkaian konflik berdarah sepanjang abad ke-19. Ini dikenal sebagai Peperangan Selandia Baru, dan terkonsentrasi di wilayah utara dan selatan North Island (Pulau Utara) selama tahun 1840-an, dan wilayah tengah North Island pada tahun 1860-an. Kedua belah pihak menderita kerugian, dengan Kerajaan Inggris memenangi perang pada akhirnya. Penyitaan lahan dan penjualan lahan yang mencurigakan terjadi hingga abad ke-20, sampai sebagian besar lahan di Selandia Baru dimiliki oleh para pemukim dan Kerajaan. 

Perjanjian Masa Kini

Setelah ditandatangani, banyak hak yang dijanjikan kepada suku Maori di dalam Perjanjian Waitangi diabaikan. Untuk membantu memperbaiki ini, Waitangi Tribunal atau Pengadilan Waitangi didirikan pada tahun 1975. Pengadilan tersebut memutuskan sejumlah klaim yang diajukan oleh iwi (suku) Maori dan pada banyak kasus kompensasi dikabulkan.

Sementara perselisihan tentang pasal-pasal perjanjian masih berlangsung hingga saat ini, perjanjian itu tetap dianggap sebagai dokumen yang membentuk Selandia Baru.

Tanah dan bangunan tempat perjanjian ditandatangani dilestarikan. Kini, Waitangi Historic Reserve merupakan daya tarik wisata yang populer. Ada sebuah rumah pertemuan suku Maori, rumah misi kolonial, tiang bendera bersejarah, juga waka taua (kano perang Maori) yang sangat panjang.
 

 

Temukan & pesan penerbangan